5SOURCE - Setelah masalah guru honorer belum juga terselesaikan, ternyata selama ini ada masalah yang tidak diketahui media, yaitu sertifikasi guru PAI, Miris sekali nasib guru PAI non sertifikasi, mereka harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi seperti guru guru pada umumnya, namun sampai tulisan ini dimuat belum menunjukkan hasil yang diharapkan
Perlu diketahui bahwa guru PAI yang kami maksud adalah guru PAI yang berada pada Sekolah Umum ( SD, SMP, SMA/SMK ), mereka, para guru PAI di sekolah umum mempunya 2 induk/ naungan dalam hal kebijakan-kebijakannya, yaitu DISDIK (Dinas Pendidikan) dan Kemenag (Kementrian Agama), 2 induk ini terkesan saling mengandalkan satu sama lain dan yang jadi korbannya adalah guru-guru PAI baik yang sudah PNS maupun yang honorer yang pengabdiannya diatas tahun 2005, salah satunya dalam hal sertifikasi, mereka terkatung- katung, bahkan daftar tunggu sertifikasi bisa lebih dari 20 tahun, bila dilihat dari kemampuan anggaran kemenag, seperti yang telah ditulis dalam grup facebook "GRUP GURU PAI INDONESIA" yaitu sebagai betikut:
Pahlawan GPAI Indonesia
Bulan maret 2019 adalah bulan bersejarah bagi GPAI. Dimana para GPAI yang tergabung dalam solidaritas GPAI Non sertifikasi mendatangi kantor kemenag pusat di lapangan benteng Jakarta.
Para pahlawan ini dengan gagah berani, mengorbankan waktu, biaya, pikiran, dan meninggalkan keluarga untuk menyampaikan aspirasi. Menuntut kejelasan nasib GPAI se Indonesia.
Terimakasih yang sebesar besarnya sangat pantas di alamatkan pada para pahlawan GPAI.
Karena walaupun mungkin tidak banyak yang tahu tentang gerakan 20 maret ini. Tapi manfaat perjuangan itu bisa dinikmati oleh GPAI di seluruh Indonesia. Maka ingatlah perjuangan mereka, ingatlah wajah2 lelah mereka yang memperjuangkan hak GPAI Indonesia. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang melimpah, yang pahalanya terus mengalir sebagai amal jariyah.
Tulisan ini mencoba untuk mengenang dan mengabadikan semangat para pahlawan GPAI. Yang menunjukkan bahwa kesabaran itu bukan hanya pasrah berserah diri. Kesabaran itu adalah melakukan perjuangan dengan usaha maksimal.
Merdeka!!!
1. Alhamdulilah pada hari selasa, 28 january 2020 kemarin kami (perwakilan dr forum komunikasi GPAI PNS NON SERTIFIKASI) telah dapat bertemu dengan bapak Dirjen GTK Kemendikbud dan Direktur PAIS Kemenag di Direktorat GTK.
2. Pada kesempatan tsb pak dirjen menegaskan bahwa persoalan sertifikasi GPAI adalah menjadi kewenangan Direktur PAIS (Kemenag), sehingga terkesan beliau TIDAK INGIN INTERVENSI RUMAH TANGGA ORANG LAIN.
3. Direktur PAIS sendiri pada kesempatan tersebut kembali menegaskan bahwa kuota PPG GPAI hanya sebanyak 1000 peserta/ tahun sementara jumlah GPAI yg memenuhi syarat PPG sekitar 21000, sehingga terkesan kemenag merasa tidak berdaya untuk menyelesaikan persoalan sertifikasi GPAI tsb.
4. Oleh karena ketidak berdayaan tsb, kemenag telah berkirim surat kepada Kemendagri, yang isinya minta kemendagri menghimbau pemerintah daerah untuk ikut andil dalam membiayai PPG GPAI.
5. Menyikapi surat kemenag kepada kemendagri tsb, kami GPAI ingin sekali dapat menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah daerah (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Gubernur), agar pemerintah daerah dapat ikut berperan dalam pembiayaan PPG GPAI.
Terimakasih
Dan sampai tulisan ini dimiuat belum ada keputusan apapun mengenai masalah tersebut.
,
Perlu diketahui bahwa guru PAI yang kami maksud adalah guru PAI yang berada pada Sekolah Umum ( SD, SMP, SMA/SMK ), mereka, para guru PAI di sekolah umum mempunya 2 induk/ naungan dalam hal kebijakan-kebijakannya, yaitu DISDIK (Dinas Pendidikan) dan Kemenag (Kementrian Agama), 2 induk ini terkesan saling mengandalkan satu sama lain dan yang jadi korbannya adalah guru-guru PAI baik yang sudah PNS maupun yang honorer yang pengabdiannya diatas tahun 2005, salah satunya dalam hal sertifikasi, mereka terkatung- katung, bahkan daftar tunggu sertifikasi bisa lebih dari 20 tahun, bila dilihat dari kemampuan anggaran kemenag, seperti yang telah ditulis dalam grup facebook "GRUP GURU PAI INDONESIA" yaitu sebagai betikut:
Pahlawan GPAI Indonesia
Bulan maret 2019 adalah bulan bersejarah bagi GPAI. Dimana para GPAI yang tergabung dalam solidaritas GPAI Non sertifikasi mendatangi kantor kemenag pusat di lapangan benteng Jakarta.
Para pahlawan ini dengan gagah berani, mengorbankan waktu, biaya, pikiran, dan meninggalkan keluarga untuk menyampaikan aspirasi. Menuntut kejelasan nasib GPAI se Indonesia.
Terimakasih yang sebesar besarnya sangat pantas di alamatkan pada para pahlawan GPAI.
Karena walaupun mungkin tidak banyak yang tahu tentang gerakan 20 maret ini. Tapi manfaat perjuangan itu bisa dinikmati oleh GPAI di seluruh Indonesia. Maka ingatlah perjuangan mereka, ingatlah wajah2 lelah mereka yang memperjuangkan hak GPAI Indonesia. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang melimpah, yang pahalanya terus mengalir sebagai amal jariyah.
Tulisan ini mencoba untuk mengenang dan mengabadikan semangat para pahlawan GPAI. Yang menunjukkan bahwa kesabaran itu bukan hanya pasrah berserah diri. Kesabaran itu adalah melakukan perjuangan dengan usaha maksimal.
Merdeka!!!
1. Alhamdulilah pada hari selasa, 28 january 2020 kemarin kami (perwakilan dr forum komunikasi GPAI PNS NON SERTIFIKASI) telah dapat bertemu dengan bapak Dirjen GTK Kemendikbud dan Direktur PAIS Kemenag di Direktorat GTK.
2. Pada kesempatan tsb pak dirjen menegaskan bahwa persoalan sertifikasi GPAI adalah menjadi kewenangan Direktur PAIS (Kemenag), sehingga terkesan beliau TIDAK INGIN INTERVENSI RUMAH TANGGA ORANG LAIN.
3. Direktur PAIS sendiri pada kesempatan tersebut kembali menegaskan bahwa kuota PPG GPAI hanya sebanyak 1000 peserta/ tahun sementara jumlah GPAI yg memenuhi syarat PPG sekitar 21000, sehingga terkesan kemenag merasa tidak berdaya untuk menyelesaikan persoalan sertifikasi GPAI tsb.
4. Oleh karena ketidak berdayaan tsb, kemenag telah berkirim surat kepada Kemendagri, yang isinya minta kemendagri menghimbau pemerintah daerah untuk ikut andil dalam membiayai PPG GPAI.
5. Menyikapi surat kemenag kepada kemendagri tsb, kami GPAI ingin sekali dapat menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah daerah (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Gubernur), agar pemerintah daerah dapat ikut berperan dalam pembiayaan PPG GPAI.
Terimakasih
Dan sampai tulisan ini dimiuat belum ada keputusan apapun mengenai masalah tersebut.